HK 216 : Pelaksanaan Penarikan Pajak Daerah dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Unit Pelayanan Pendpaatan Daerah Kabupaten Wonogiri

ABSTRAKSI

Latar belakang masalah dari penelitian ini adalahj Pendapatan Asli daerah dari Sumber Pajak Daerah merupakan penerimaan nomor satu sehingga ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kwalitas sumber daya manusia terutama aparat perpajakan supaya mampu menggali sumber-sumber Pajak Daerah yang baru.

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji usaha-usaha yang diambil oleh Unit Pelayanan Pendapatan dearth kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan penarikan Pajak Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengkaji kendala-kendalam yang timbul dalam pelaksanaan penarikan pajak daerah serta cara mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Pajak Daerah.

Metode penelitiannya berlokasi di Dinas Pendapatan daerah pada uNit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri, spesifikasinya penelitian yuang digunakan Yuridis Sosiologis karena hendak mengungkapkan tentang Pelaksanaan Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sudut pandang Ilmu uanmgh akan diteliti kemudian mencopba menganalisanya. Bahan atau materi penelitian diambil dari data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan penelitian di lapangan dengan wawancara.

Hasil penelitian ini adalah bahwa eksadaran masyarakat dalam membayar pajak dan sumber daya manusia sebagai aparat pemungut pendapatan daerah sektor  pajak kendaraan bermotor selama tahun 1999 sampai dengan 2001 sebesar 119,67%, pada sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotoir sebesar 127,27%. Target dan realisasi pendapatan Asli Daertah Propinsi Jawa Tengah pada sektor pajak daerah merupakan penerimaan terbesar dengan prosentase kenaikan sebesar 125,92%.

DAFTAR PUSTAKA

Daeng Sudinyo, 1981. Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa. Bandung : Angkasa.

Dedi Supriyadi, Brata Kusumah dan Dadang Sholihin, 2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Rosati Abdullah, 2000. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai  Suatu Alternatif. Jakarta : Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 1992. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI - Press.

Sutrisno Hadi, 1986. Metodologi Research. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang, Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Narna Kendaraan Bermotor.

 Rereferensi  lainnya KLIK DISINI 

KOLEKSI BUKU BEKAS

Untuk mendapatkan file lengkap hubungi HP. 085 725 363 887

 JUDUL-JUDUL SKRIPSI HUKUM LAINNYA